berandaPeristiwa,- Selama lebih dari dua dekade, program nuklir Iran terus menjadi pusat perhatian dunia internasional. Teheran menghadapi sanksi ekonomi, inspeksi ketat, hingga negosiasi diplomatik panjang yang belum mencapai titik akhir yang stabil.
Sebagai penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), Iran berkewajiban membuka fasilitas nuklirnya untuk diawasi Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Namun, sorotan terhadap Iran dinilai sebagian pengamat tidak seimbang jika dibandingkan dengan perlakuan terhadap Israel.
Al Jazeera melaporkan bahwa “pengawasan intensif terhadap Iran sangat kontras dengan perlakuan terhadap Israel” yang tidak menghadapi tekanan serupa, meskipun secara luas diyakini memiliki persenjataan nuklir. Kondisi ini memicu kritik global mengenai dugaan adanya standar ganda dalam sistem non-proliferasi internasional.
Israel dan Kebijakan “Ambiguitas Nuklir”
Israel selama puluhan tahun menjalankan kebijakan “ambiguitas nuklir”, yakni tidak mengonfirmasi maupun menyangkal kepemilikan senjata nuklir. Strategi ini dipandang sebagai upaya menjaga efek jera militer tanpa menimbulkan konsekuensi hukum dan diplomatik internasional.
Sejumlah analis bahkan menyebut kepemilikan nuklir Israel sebagai “rahasia umum”. Laporan perkiraan menyebut Israel memiliki sekitar 80 hingga 200 hulu ledak nuklir, meski angka pastinya tidak pernah diumumkan secara resmi.
Fasilitas Dimona di Gurun Negev disebut sebagai pusat produksi plutonium utama. Program ini diduga berkembang sejak 1950-an dengan dukungan teknologi asing, terutama dari Prancis. Pada 1986, dunia dikejutkan oleh kebocoran informasi dari teknisi Mordechai Vanunu yang mengungkap fasilitas tersebut ke media Inggris. Ia kemudian ditangkap dan dipenjara selama 18 tahun setelah proses pengadilan tertutup.
Israel sendiri tidak menandatangani NPT, sehingga tidak berada dalam kewajiban inspeksi internasional.
Iran di Bawah Pengawasan Ketat
Berbeda dengan Israel, Iran berada dalam sistem pengawasan internasional yang ketat. Iran menyatakan bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan sipil seperti energi dan medis.
Dalam kesepakatan JCPOA tahun 2015, Iran menyetujui pembatasan pengayaan uranium hingga 3,67 persen selama 15 tahun serta membuka akses inspeksi luas bagi IAEA. “Inspektur IAEA bahkan melakukan inspeksi harian untuk memastikan kepatuhan Iran,” menunjukkan tingkat pengawasan yang tinggi.
IAEA menyebut Iran mematuhi kesepakatan hingga Amerika Serikat menarik diri pada 2018, setelah itu Iran meningkatkan kembali pengayaan uranium. Pada 2025, Iran dilaporkan memiliki sekitar 400 kg uranium dengan tingkat pengayaan 60 persen, meski masih di bawah ambang 90 persen untuk senjata nuklir.
Tuduhan, Politik, dan Ketegangan Global
Amerika Serikat dan Israel kerap menuduh Iran berada di ambang pengembangan senjata nuklir, namun sejumlah laporan intelijen menyatakan tidak ada bukti konkret bahwa program tersebut berjalan aktif. Iran sendiri menegaskan tidak memiliki rencana membuat senjata nuklir, bahkan menyebut adanya fatwa yang melarangnya karena bertentangan dengan prinsip agama.
Para analis menilai perbedaan perlakuan ini tidak lepas dari kepentingan geopolitik global. Israel dianggap sekutu strategis Barat di Timur Tengah, sementara Iran diposisikan sebagai ancaman.
Situasi ini memperkuat kritik bahwa hukum internasional dalam isu nuklir sering diterapkan secara selektif, menciptakan ketimpangan yang masih menjadi perdebatan hingga kini.
